Fenomena Pemerintahan Desa Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Otoda

Kuatnya birokrasi desa akibat pelembagaan demokrasi pasca 1965, membuka desa untuk masuknya lembaga-lembaga nasional. Proses nasionalisasi demokrasi masuk ke pedesaan mampu membawa perubahan-perubahan di pedesaan dalam dua dasawarsa terakhir. Kaitan perubahan-perubahan itu dengan proses demokratisasi tergantung pada kemampuan politik dari birokrasi, kesadaran bahwa dalam jangka panjang industrialisasi memerlukan lembaga yang demokratis, dan kekuatan sosial ekonomi yang merupakan faktor penentu terjadinya perubahan di pedesaan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan tentang birokratisasi desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, peranan birokrasi desa sebagai komunikator politik belum dapat dikatakan memuaskan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kepala desa bersama-sama dengan BPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Kepala desa merupakan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan segala aspeknya. Dalam hal ini, BPD merupakan wadah yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setiap keputusan kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD. BPD merupakan lembaga yang seharusnya mengkomunikasikan politik pemerintah melalui musyawarah untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat desa.

Namun demikian, secara cita-cita ideologis, apa yang di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tersebut, seringkali berbenturan dengan realita yang ada di masyarakat. Berbenturan dalam arti pelaksanaannya seringkali bahkan dapat dikatakan hampir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Sebagai gambaran adalah fenomena yang terjadi pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Probolinggo, khususnya desa-desa di Kecamatan Kotaanyar. Setiap desa di Kecamatan ini telah mempunyai Lembaga BPD sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Desa-desa tersebut menjadi menarik untuk dikaji, sebab aturan-aturan atau tatanan dan pola-pola yang dibuat oleh pemerintah lebih didasari pemahaman yang sentralistik sekaligus seragam.

B. Fokus Penelitian
Fokus penulisan ini adalah fenomena yang terjadi di Masyarakat Kotaanyar sebagai konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan pemerintahan desa yang semula sentralis, kini berubah menjadi desentralis. Sehingga untuk melibatkan masyarakat tingkat desa dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD). Aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut dalam pelaksanaannya khususnya di Kecamatan Kotaaanyar Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan hampir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Akibatnya undang-undang tersebut sulit diterima masyarakat desa, sehingga yang muncul kemudian adalah berbagai macam konflik antara anggota BPD dan pemerintah desa. Konflik yang muncul mengatasnamakan lembaga masing-masing untuk mencari popularitas di hadapan masyarakat desa. Lembaga BPD menjadi tempat lawan-lawan politik kepala desa untuk melawan kebijakan kepala desa.

C. Landasan Konseptual dan Teoritik
Sebagai makhluk multi sosial budaya, manusia berada dalam kulturalisme budaya, sehingga dari sosialisasi dan pembudayaan diharapkan manusia mampu menyerap berbagai kaidah moral, sistem kepercayaan, adat-istiadat, pandangan hidup, dan nilai-nilai pranata sosial. Karenanya, perubahan sosial dan politik akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perubahan sosial politik pada masyarakat desa harus disertai modemisasi dan pembangunan politik. Sebagai wujud nyata adalah UU No. 22 Tahun 1999 yang memunculkan adanya Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan pemerintah desa dalam pemerintahan desa. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membawa dampak timbulnya konflik kepentingan dalam masyarakat.

Konflik menurut Ralp Dahrendof, didefinisikan sebagai pertentangan atau percekcokan. Konflik mampu membawa ke arah perubahan dan pembangunan. Setiap elemen masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya. Terciptanya keteraturan berinteraksi dalam masyarakat disebabkan adanya tekanan kekuasaan dari golongan yang berkuasa. Interaksi yang terjadi melibatkan asumsi seperangkat aktor-aktor sosial baik masyarakat lemah, kuat, maupun mereka yang mengaku sebagai elite masyarakat. Karenanya, menurut Herbert Blumer asumsi-asumsi yang paling sederhana adalah sebagai berikut.

Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar asumsi makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka. Makna-makna tersebut merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui proses penafsiran oleh setiap individu. Namun, karena banyaknya kepentingan yang dibawa oleh elite desa dalam proses pengambilan keputusan menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi alot dan sulit. Karena itu pengambilan keputusan dilakukan melalui bargaining, yaitu negosiasi, persuasi dan komando.

D. Metode Penelitian
Metode Penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan observasi partisipan. Sehingga mampu mengungkap berbagai macam keadaan dan individu-individu secara utuh (holistik). Pencarian informasi dilanjutkan pada tingkat staff kantor desa, anggota BPD, elite masyarakat. Tahap akhir penelitian ini adalah analisa data berdasarkan fenomenologis, yaitu memahami suatu peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Pengambilan lokasi ini dikarenakan selain peneliti sudah cukup mengenal masyarakat setempat, tokoh-tokohnya, pola-pola yang ada, dan adat istiadatnya., di kecamatan ini terdapat persoalan yang substantif, yaitu hampir semua desa mengalami konflik antara elite masyarakat dan anggota BPD yang berbeda pendapat secara terbuka dengan pimpinan lokal (kepala desa). Mengingat jumlah informan sangat banyak, berdasarkan teknik purposive sampling yang menjadi informan adalah kades, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh-tokoh masyarakat (pemuda, kyai, karang taruna), dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Untuk memperoleh data yang dimaksudkan, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah Observasi Partisipan, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik sosio deduktif, yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mengelompokkannya, mencari data yang saling berkaitan dengan masalah, membuat kesimpulan awal. Kemudian kesimpulan awal di analisa dihubungkan dengan realita yang ada sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kotaanyar merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Letak wilayah kecamatan ini dari pusat kota Kabupaten Probolinggo adalah sekitar 25 Km ke arah timur. Kotaanyar adalah daerah Kabupaten Probolinggo yang berada di daerah paling timur dan berbatasan langsung dengan kabupaten Situbondo. Bila berjalan dengan menggunakan kendaraan menuju ke pusat pemerintahan kecamatan ini akan melewati hamparan sawah yang relatif luas dan diapit oleh perumahan penduduk.

Wilayah Kecamatan Kotaanyar berbatasan dengan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo di sebelah utara dan sebelah barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo. Kecamatan Kotaanyar merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah kerja sebanyak 13 desa yang terdiri dari 41 Kasun, 95 RW, 268 RT, 9725 KK dan terdapat desa yang tergolong IDT. Desa-desa yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan Kotaanyar adalah Desa Sambirampak Kidul, Desa Sidorejo, Desa Sambirampak Lor, Desa Sukorejo, Desa Talkandang, Desa Kedung Rejoso, Desa Triwungan, Desa Kotaanyar. Dan terdapat 5 desa yang tergolong IDT, yaitu Desa Tambak Ukir, Desa Sidomulyo, Desa Pasembon, Desa Curah Temu, dan Desa Sumber Centeng.

Keadaan geografis tanah di kecamatan ini berupa tanah dataran rendah dengan curah hujan relatif sedikit. Jenis tanaman yang diusahakan penduduk sebagai bahan makanan pokok adalah padi, sedangkan pada musim kemarau penduduk menanam tembakau atau palawija sebagai tanaman selingan. Tanaman yang paling banyak ditanam penduduk desa adalah padi sebab selain sebagai bahan makanan pokok, pemasaran pasca panennya lebih mudah. Tembakau ditanam pada musim kemarau, meskipun tidak banyak yang menanamnya dikarenakan hasil panen tembakau sulit dipasarkan dan harganya fluktuatif. Sedangkan tanaman palawija diusahakan oleh petani untuk tanaman selingan atau tanaman tumpang sari.

Meskipun bertempat di Pulau Jawa, Penduduk Kecamatan Kotaanyar mayoritas keturunan Madura dan hanya sebagian kecil keturunan Jawa. Sebagian besar penduduknya yang berada pada tingkat bawah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, tingkat menengah ditempati oleh kelompok pegawai-pegawai pemerintahan maupun swasta, dan pada tingkat atas sebagian besar merupakan penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang dan pemilik lahan luas. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Kotaanyar mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang sudah berusia lanjut meski pernah mengenyam pendidikan sampai tingkat SD, tetapi mayoritas tidak sampai lulus SD. Golongan muda (anak muda) rata-rata merupakan lulusan sekolah menengah pertama, bahkan umumnya sampai lulus sekolah menengah atas. Meski begitu ada sebagian dari mereka yang mampu meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Mayoritas penduduknya selepas lulus SD, masuk ke pondok dengan harapan mencari bekal ilmu agama. Lebih bagus lagi, ada sebagian dari mereka yang sekolah di umum sambil sekolah ke pondok. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Kotaanyar bercirikan budaya madura yang diwarnai dengan penggunaan Bahasa Madura sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sistem kekerabatan masyarakat dipengaruhi oleh adat Madura dan Jawa.

Untuk mempererat tali persaudaraan diantara penduduk desa, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang mengadakan perkumpulan, seperti Yasinan, Tahlilan, Arisan dan sebagainya. Kegiatan perkumpulan tersebut mereka lakukan setiap minggu sekali. Dalam kegiatan seperti itulah mereka saling menukar pikiran, dan memberi informasi berbagai macam hal. Satu hal yang patut dihargai dari kegiatan tersebut adalah kerjasama, persatuan yang begitu erat antar warga dalam kehidupan bermasyarakat.

BPD dan Pemerintahan Desa
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, anggota masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun terdapat Terdapat beberapa sikap yang berkembang dalam masyarakat desa dalam menanggapi pembentukan BPD. Pertama, kelompok yang menentang dibentuknya BPD, kedua, kelompok yang bersikap kritis skeptis, dan ketiga kelompok yang menyambut dengan antusias kebijakan pembentukan BPD. Namun secara umum kebanyakan anggota masyarakat mempunyai sikap yang menentang dan skeptis terhadap pembentukan BPD. Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan penyempurnaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dianggap kurang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya guna memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat desa. Di sisi lain peran dari kepala desa yang juga sebagai ketua LMD terlalu dominan dalam perumusan dan pengambilan keputusan desa, sehingga peran dan fungsinya lebih merupakan kebijakan Kepala Desa dibandingkan LMD.

Saluran formal tersebut berfungsi memilah, memilih dan menggodok serta mengagendakan kebijakan yang berasal dari sejumlah aspirasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Proses pembentukan BPD diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) desa yang bersangkutan. Sedangkan sistem Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Kotaanyar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Pada Bab V Petunjuk Teknis Perda, terdapat dua macam sistem pencalonan yaitu sistem pencalonan Pola Dusun dan sistem pencalonan Pola Desa.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjanjikan terciptanya suasana kehidupan yang lebih demokratis, cermin peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan menyesuaikan pada potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan menerapkan undang-undang tersebut tuntutan terhadap reformasi dalam bidang pemerintahan khususnya terhadap pemerintahan desa semakin tinggi, karena hal tersebut mengakomodasikan secara signifikan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, dalam setiap kelompok masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kotaanyar telah mempunyai pola dan budaya serta aturan atau norma tersendiri. Kenyataan ini mengakibatkan ketika terjadi aturan yang baru masuk ke dalam kelompok masyarakat tadi maka akan menyebabkan masyarakat tadi kesulitan untuk menerimanya apalagi aturan tersebut baru dan belum tersosialisasikan pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan pola-pola dan budaya yang telah dimilikinya selama ini, masyarakat Kecamatan Kotaanyar sulit untuk menerima pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Apalagi sudah sekian lamanya dalam kelompok masyarakat Kecamatan Kotaanyar menjalani kehidupan demokrasi yang sama sekali bertentangan dengan undang-undang tersebut. Yang muncul kemudian adalah berbagai macam bentuk atau model konflik dalam lingkungan masyarakat yang seharusnya tidak bisa terjadi.

Sumber daya manusia mempunyai peran yang besar dalam perkembangan suatu organisasi baik organisasi politik, sosial, ekonomi maupun lainnya. Maju dan berkembangnya suatu lembaga atau organisasi sangat ditentukan sekali oleh kemampuan sumber daya manusia para anggotanya. Dalam pelaksanaannya, kemampuan sumber daya manusia dari anggota BPD masih sangat kurang sekali. Meskipun mereka rata-rata mempunyai pendidikan minimal SLTP, tapi kemampuan mereka dalam menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak menunjukkan beretika yang baik khususnya etika dalam berpolitik. Hal ini yang menjadikan kurang berfungsi optimalnya lembaga BPD.

Pemerintah Desa di Kecamatan Kotaanyar
Mekanisme yang perlu diperhatikan adalah dibentuknya Badan Perwakilan Desa. Kondisi memunculkan beberapa hal yang mengkhawatirkan, yaitu masuknya seseorang menjadi anggota BPD ada indikasi untuk menjatuhkan kepala desa terpilih. Hal ini yang banyak terjadi di Kec. Kotaanyar, karena yang bersangkutan merupakan rival kepala desa terpilih ketika pemilihan kepala desa. Keadaan ini tak lain hanya merepresentasikan bahwa BPD merupakan rival kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Hal seperti itu sangat masuk akal sebab selama pemerintahan Orde Baru kedudukan kepala desa sangat kuat dan hampir tidak pernah mendapat kritik dari masyarakat. Kalaupun ada masukan dari masyarakat, kedudukan kepala desa tidak pernah terganggu. Terdapat beberapa hal yang perlu diamati dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan ini berkaitan dengan kehidupan pemerintahan pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut. Pertama, sistem kontrol pemerintah kabupaten berkaitan dengan penilaian kepala desa setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Kedua, berubahnya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD), perubahan ini menimbulkan perspektif yang perlu untuk diperhatikan, yaitu perubahan ini apakah mampu menjamin terciptanya demokratisasi di pedesaan.

Mekanisme lain yang perlu diperhatikan adalah dibentuknya Badan Perwakilan Desa. Pembentukan badan ini mekanismenya sama seperti yang dulu-dulu, yakni anggotanya dicalonkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang ada sampai dengan organisasi politik. Dengan kondisi yang seperti itu, maka memunculkan beberapa hal yang mengkhawatirkan, yaitu masuknya seseorang menjadi anggota BPD ada indikasi untuk menjatuhkan kepala desa terpilih. Hal ini karena yang bersangkutan merupakan rival atau saingan kepala desa terpilih ketika pemilihan kepala desa. Keadaan ini tak lain hanya merepresentasikan bahwa BPD merupakan rival atau musuh kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Hal seperti itu sangat masuk akal sebab selama pemerintahan Orde Baru kedudukan kepala desa sangat kuat dan hampir tidak pernah mendapat kritik dari masyarakat. Kalaupun ada masukan dari masyarakat, kedudukan kepala desa tidak pernah terganggu. Hal yang memungkinkan terjadinya konflik adalah dukungan kepala desa datangnya dari basis massa politik aliran. Kepala desa yang mendapat dukungan dari massa politik tertentu akan senantiasa dijatuhkan dan diganggu oleh lawan politiknya. Sehingga yang terjadi BPD bukan sebagai patner atau mitra kerja kepala desa, tetapi BPD hanya sebagai lembaga yang mengganggu kinerja dalam menjalankan pemerintahan lokal di desa.

Yang terjadi selanjutnya adalah konflik desa dengan menggunakan sumber daya yang turut mempengaruhi dinamika sosial, budaya, lingkungan dan politik masyarakat. Berbagai kasus penurunan kepala desa, penolakan hasil pilkades, usaha rakyat membongkar skandal pemerintah desa merupakan indikasi bahwa aroma perubahan sebenarnya sudah sangat kental. Pada sisi lain, kondisi dan gerak perubahan telah menjadikan kekuatan yang secara langsung melakukan politisasi pada rakyat. Bangkitnya kesadaran rakyat ini sejalan dengan memudarnya pamor birokrasi desa dan penguatan parpol serta kekuatan non birokrasi lain. Berbagai proses perubahan yang terjadi di Kecamatan Kotaanyar pada dasarnya merupakan transformasi pemahaman atas kekuasaan yang semula sakral, maka kini disadari bahwa kekuasaan itu merupakan hal yang biasa.

Sekarang ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, prinsip pemberian otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah lokal. Pemberian otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan. Sedangkan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemudian, untuk memajukan pembangunan, pemerintah melakukan birokratisasi desa sebagai saluran struktural fungsional ke desa melalui kepala desa atau lurah. Melalui aparat-aparat ini, pemerintah dapat mengintervensi desa memasukkan nilai-nilai politik dan pembangunan. Bagi penduduk Kotaanyar, munculnya lembaga BPD merupakan sesuatu yang baru. BPD adalah salah satu wujud dari implikasi otonomi daerah dengan konsep sangat berbeda dan lain dari lembaga LMD. Dan merupakan suatu badan yang menjanjikan akan tersalurkannya aspirasi rakyat di tingkat desa. Namun dalam kenyataannya di Kecamatan Kotaanyar, keberadaan badan perwakilan ini malah menjadi penghambat tersalurkannya aspirasi masyarakat desa.

Realitas yang berkembang di masyarakat, sesungguhnya menggariskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya perubahan yang setengah hati, tambal sulam, yang hanya berada di permukaan mengundang permasalahan-permasalahan yang lama muncul kembali. Namun demikian, perubahan mendasar tentu akan membawa pengaruh yang sangat penting pada elit-elit lokal. Bila sebelumnya mereka tidak diberi tempat untuk menyalurkan aspirasi rakyat kecil yang dibebankan pada dirinya, kini seiring dengan euforia demokrasi mereka bebas bersuara menyatakan apa yang menjadi pemikirannya. Di sisi lain kesiapan aparat desa untuk berdemokrasi masih terlalu mengambang, artinya setelah selama Orde Baru mereka mempunyai kekuasaan yang tidak dapat diusik, kini dengan munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kekuasaan mereka dibatasi dengan segala macam peraturan. Hampir kepala desa dan perangkatnya setiap gerak-geriknya selalu diawasi oleh BPD. Dengan demikian, mereka belum terbiasa dengan peraturan yang baru. Di sisi lain, sosialisasi undang-undang tersebut belum menyentuh lapisan bawah, sehingga pemahamannya terhadap undang-undang yang baru juga kurang mendalam.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari semula bersifat sentralistik, deterministik, monolistik kemudian bergeser kearah desentralistik, interaktif dan pluralistik. Namun dengan kondisi yang sepertinya dipaksakan, maka yang muncul kemudian adalah terjadinya berbagai macam konflik di kalangan masyarakat bawah khususnya BPD dan Kepala Desa. BPD sebagai badan legislatif tingkat desa merupakan penyalur resmi aspirasi masyarakat desa, kurang bisa memahami peran dan posisinya dalam pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Namun setelah sekian tahun tidak pernah ada yang mengusik, mengkritik, dan mengganggu jalannya pemerintahan desa, dengan munculnya BPD keadaan tersebut berbalik, setiap gerak-gerik dari kepala desa dan aparatnya harus transparan.

Setiap keputusan kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD. Aturan-aturan dan pola-pola yang dibuat oleh pemerintah desa harus didasari pada pemahaman yang menyeluruh dan mendapat persetujuan BPD sebagai representasi rakyat desa, dan tidak lagi didasarkan pada pemahaman yang sentralistik sekaligus seragam. Namun masyarakat desa belum bisa menerima keberadaan aturan baru sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut. Akibatnya muncul berbagai macam konflik antara BPD dengan pemerintah desa.

Beberapa konflik yang sering muncul antara kepala desa dan BPD di wilayah Kecamatan Kotaanyar adalah konflik dalam penyusunan APBD desa, penyelesaian masalah tanah kas desa, pembuatan perdes, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ Kepala Desa), dan pungutan swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Aneka masalah baru yang bermunculan antara lain format keanggotaan BPD, protes dari kepala desa, hingga mulai maraknya politik uang (money politics) dalam proses pemilihan anggota BPD dan kekerasan politik.

Seharusnya anggota BPD tidak hanya mencampuri dan mengurusi hal-hal tersebut, tetapi memberikan masukan pada pemerintah desa bagaimana memajukan masyarakat desa, seperti bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, bagaimana masyarakat desa lebih berdaya, bagaimana mengatasi gagal panen, bagaimana mengatasi demam berdarah, dan berbagai macam persoalan lain. Permasalahan seperti ini yang menjadikan beban kepala desa semakin besar dalam melaksanakan pemerintahan desa. Beban permasalahan tersebut menjadi semakin berat dengan keberadaan BPD yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah desa dikarenakan setiap anggota BPD dan Kepala desa mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang belum tentu sama.

Disisi lain adanya keterbatasan budget yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadikan lembaga BPD menekan kepala desa khususnya dalam penyusunan APBD. Dan akan menjadi kendala lagi bila muncul anggapan bahwa program pemerintah hanya merupakan beban bagi masyarakat bawah. Hal ini disebabkan karena mereka merasa program-program itu bukan untuk kepentingan mereka. Sebab Lembaga BPD tidak lebih hanya dijadikan tempat lawan-lawan politik kepala desa ketika melakukan pemilihan untuk melawan kebijakan kepala desa. Karenanya keberadaan Badan Pemerintahan Desa (BPD) yang dinilai sebagai salah satu terobosan demokratisasi dan otonomi desa, ternyata malah memunculkan masalah baru di tingkat desa. Padahal, pembentukan BPD diharapkan dapat mengembangkan dinamika politik lokal (desa) sekaligus mengembangkan sosial ekonomi.

Hal tersebut menimbulkan preseden buruk di kalangan masyarakat bawah mengenai pembentukan BPD, yakni pembentukan BPD benar-benar hanya sebagai terobosan dalam berdemokrasi dan sekaligus hanya sekadar 'obat penenang' bagi masyarakat yang sedang panas. Hal lain adalah otonomi desa justru mengacaukan desa, padahal desa itu sudah otonom. Kas pengeluaran desa bertambah karena pembiayaan BPD ditanggung oleh desa. Bisa juga terjadi konflik pemilikan aset desa, serta hal lain yang dapat berdampak pada polarisasi kehidupan masyarakat dan ketidakharmonisan hubungan antara lembaga pemerintahan desa.

Adanya kewenangan BPD yang berlebihan karena berkaca pada kewenangan DPR. Dengan mengidentikkan diri sebagai legislatifnya desa membuat perannya berkesan arogan. BPD yang seharusnya berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa menjelma menjadi momok pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat ketakutan apabila sewaktu-waktu dijatuhkan BPD. Ini karena fungsi BPD sebagai pengayom kelestarian adat, legislasi, pengawasan (pengawasan pelaksanaan peraturan desa, APBD dan keputusan kepala desa) serta menampung aspirasi rakyat menjadi kabur. Pengawasan juga diartikan meliputi kinerja perangkat desa, termasuk segi positif kepala desa dan perangkat, sehingga akan memacu etos kerjanya sebagai pelayan masyarakat. Namun di sisi lain tidak jarang ditunggangi unsur subjektif, yaitu suka atau tidak suka, apalagi bila merupakan imbas pemilihan kepala desa yang dapat memicu ketidakharmonisan hubungan antara BPD dan pemerintah desa.

Reformasi yang dilakukan selama ini, pada dasarnya masih belum menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh rakyat. Akan tetapi gema atmosfer reformasi yang melanda masyarakat Kotaanyar pada dasarnya telah membawa akibat yang seksama di tingkat desa, khususnya pada apa yang disebut dengan perubahan politik lokal. Jika pada periode sebelumnya partai politik tidak mendapat tempat, maka kini partai politik menjadi komponen yang sangat penting di desa-desa, selain birokrasi desa yang masih mempunyai sisa-sisa kewibawaan. Perubahan seperti itu sebenarnya sudah relatif lama berlangsung, khususnya di desa-desa yang terjadi konflik.

Kasus-kasus yang ada makin menyadarkan rakyat akan posisi mereka dan posisi birokrasi yang kebanyakan menjalankan fungsi sebagai “calo” bagi pihak eksternal, yang tidak membawa keuntungan pada rakyat, kecuali bagi mereka sendiri. Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, rakyat cenderung tidak menggunakan sumberdaya politik lokal, melainkan meminjam sumberdaya politik eksternal. Perubahan ini ditandai sebagai proses bangkitnya kesadaran rakyat terhadap berbagai macam fenomena politik lokal di tingkat desa. Dengan demikian elite lokal tidak bisa diandalkan untuk diajak berdialog menyelesaikan masalah. Sumber masalah pun mudah terbaca, bukan di desa tetapi di luar desa. Di sisi lain, pengambilan kebijakan desa yang merupakan suatu proses untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang relevan dengan kondisi masyarakat desa tidak transparan. Produk pengambilan kebijakan yang seharusnya berupa nasehat sebagai keputusan bersama dan mempunyai manfaat sosial tertentu tidak mendapat tempat di dalam kehidupan masyarakat desa. Praktis kebijakan yang diambil relatif tidak menguntungkan masyarakat desa bahkan relatif lebih merugikan masyarakat. Terdapat beberapa faktor eksternal khususnya globalisasi dan faktor internal khususnya kemampuan sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan khususnya di Kecamatan Kotaanyar. Faktor-faktor tersebut adalah faktor Sosial, faktor Budaya, faktor Ekonomi, dan faktor Lingkungan.

Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, ada beberapa hal menarik yang menjadi persoalan umum, sehingga dengan mengkaji dan memahami perubahan yang terjadi secara obyektif dari sudut mana saja akan membuka wacana dan khasanah yang membawa masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Industrialisasi dan pergolakan politik nasional juga menambah usaha orang untuk lebih mengerti dan memahami masyarakat serta perubahan sosial sampai di tingkat desa. Satu perubahan sosial yang menarik perhatian seseorang adalah pengaruh yang semakin tampak dan bertambah dari bentuk-bentuk organisasi sosial hirarkis yang rasional.

Perubahan sosial yang terjadi merupakan perhatian utama bagi peneliti, disana memperlihatkan dengan jelas bahwa perubahan sosial dalam masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibayangkan. Pernyataan yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi sangat cepat merupakan hal biasa dan sepele seiring dengan berkembangnya era reformasi. Ada 4 (empat) komitmen yang perlu mendapat perhatian serius dalam menjalankan agenda reformasi pemerintahan desa demi kelangsungan hidup bangsa. Keempat komitmen tersebut adalah pertama, komitmen dan kemampuan melakukan distansi terhadap persoalan sehingga kita bisa melihatnya lebih obyektif. Kedua, komitmen kepada nilai-nilai universal dan bagaimana kita menyusun kemampuan untuk mewujudkannya secara konstekstualnya. Ketiga, dilema antara elite politik dan rakyat di mana perhatian kita tentang elite politik ternyata jauh lebih banyak dibanding tentang rakyat. Keempat, bagaimana pluralitas, perbedaan pendapat dan kepentingan kelompok bisa dipadukan dengan semacam kebersamaan nasional untuk mengatasi masalah secara bersama-sama.

Pembahasan di atas memfokuskan pada empat dilema yang menjadi isu sentral saat ini, yaitu pada persoalan golongan, penegakan hukum, praktisi dan pendidikan. Realitas sosial lainnya tampak pada lumpuhnya iklim publik dan institusi publik akibat sisa penindasan era Orde Baru. Padahal pada institusi ini seluruh proses kepentingan masyarakat desa harus ditempatkan, terlepas dari seluruh pikiran dan primordialisme politik. Yang terjadi selama ini, seolah-olah ada publik, tetapi sebenarnya moral publik belum pernah ada di negeri ini.
Pertarungan kekuasaan yang terjadi selama ini dengan mudah menggunakan kesenjangan sebagai potensi-potensi konflik di bidang agama, etnik, maupun perbedaan strata kaya-miskin, pusat-daerah. Institusi agama dan lingkungan komunitas begitu mudah diluluh lantakkan oleh kekerasan politik termasuk diantaranya adalah pertarungan politik, seharusnya menjadi institusi publik, menjadi alat ukur rekrutmen sosial (social recruitment). Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Sementara sudah lama terjadi bahwa institusi pendidikan di negara ini sudah gagal menjadi institusi rekrutmen sosial. Akhirnya terjadilah allenasi antara elite dan rakyat kebanyakan. Sebagian rakyat merasa capek dan menganggap politik itu urusan elite politik saja.

F. Kesimpulan
Realita yang muncul di Kotaanyar dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah munculnya berbagai macam konflik dengan menggunakan sumber daya yang turut mempengaruhi dinamika sosial, budaya, lingkungan dan politik masyarakat. Berbagai kasus penurunan kepala desa, penolakan hasil pilkades, usaha rakyat membongkar skandal pemerintah desa merupakan indikasi bahwa aroma perubahan sebenarnya sudah sangat kental. Beberapa konflik yang sering muncul antara kepala desa dan BPD di wilayah Kecamatan Kotaanyar adalah konflik dalam penyusunan APBD desa, penyelesaian masalah tanah kas desa, pembuatan perdes, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ Kepala Desa), pungutan swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

Reformasi yang dilakukan pada dasarnya masih belum menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jika pada periode sebelumnya partai politik tidak mendapat tempat, maka kini partai politik menjadi komponen yang sangat penting di desa-desa, selain birokrasi desa yang masih mempunyai sisa-sisa kewibawaan. Kasus-kasus yang ada makin menyadarkan rakyat akan posisi mereka sehingga dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, rakyat cenderung tidak menggunakan sumberdaya politik lokal, melainkan meminjam sumberdaya politik eksternal. Perubahan ini ditandai sebagai proses bangkitnya kesadaran rakyat terhadap berbagai macam fenomena politik lokal di tingkat desa. Dengan demikian elite lokal tidak bisa diandalkan untuk diajak berdialog menyelesaikan masalah.

Share this article :
 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. sujito4um - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger