Reorientasi Otoda

Kalau berbicara masalah Otonomi Daerah, maka Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi. Otonomi ini memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Tap MPR – RI Nomor XV/MPR/1998 yang berisi tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan Tap MPR – RI tersebut, maka otonomi harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, memperhatikan peran serta masyarakat, mengutamakan pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Berdasarkan pemikiran sebagaimana tertuang di atas, maka ditetapkanlah Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal-hal yang mendasar dan prinsip dari undang-undang tersebut adalah
Mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otoda) yang semula dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintah, kecuali kewenangan politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter/Fiskal dan Agama serta bidang-bidang tertentu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian pada dasarnya Otonomi Daerah mendorong daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan daerah yang bersangkutan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi meningkatkan hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dari pelaksanaan pembangunan, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.
Berdasarkan prinsip-prinsip dan dasara pemberian Otonomi Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah diharapkan memiliki keleluasaan sebagai berikut.
Self Regulating Power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Self Modifiying Power, kemampuan malakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara rasional dengan kondisi daerah termasuk melakukan terobosan-terobosan yang inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi wilayahnya.
Lokal Political Support, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legalitas luas dari masyarakat baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur Legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Financial Resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara nyata menjadi kebutuhannya.
Develloping Brain Power, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah dari masyarakat yang handal, yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

PELUANG DAN TANTANGAN
Berdasarkan pada prinsip Otonomi Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka akan nampak harapan dan peluang yang dapat diraih di masa kini dan yang akan datang. Namun demikian, untuk mewujudkan peluang pada kondisi dan keadaan yang berkembang saat ini timbul tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan Otonomi Daerah berada pada era dan dimensi yang bersamaan, yaitu era globalisasi dan kondisi krisis yang berkepanjangan sehingga otonomi daerah mengalami suatu masa transisi. Masa-masa seperti inilah yang harus disikapi secara arif dan bijaksana baik oleh eksekutif, legislatif maupun masyarakat luas.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka secara garis besar dapat disampaikan beberapa hal, yaitu
Di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kegiatan di berbagai bidang kehidupan manusia akan berakibat tidak adanya batas ruang dan waktu sehingga peradaban dan perkembangan suatu bangsa dapat menyebar ke belahan dunia dengan cepat melalui akses teknologi canggih. Informasi-informasi yang berasal dari berbagai negara tersebut ada yang bersifat negatif dan positif, dengan begitu kita harus pandai-pandai memilih dan memilah informasi sesuai dengan norma dan tatanan kehidupan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan akan berakibat fatal bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan nasional.
Sistem pemerintahan di Indonesia berada pada masa transisi, dimana terjadi pergeseran tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi. Paradigma Otonomi Daerah didasarkan pada sistem desentralisasi berdasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Daerah diberi kekuasaan yang luas untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan diberikan kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sedangkan otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang diperlukan untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab berupa tanggungjawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan Otonomi Daerah yang berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam sistem Otonomi Daerah yang demikian. Dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan etos kerja dengan upaya dan program ke depan yang lebih baik melalui peningkatan kreativitas, inovasi dan upaya-upaya terobosan sehingga daerah tidak hanya bertumpu dan mengandalkan pada kekuatan dan potensi yang ada.
Masa krisis dimana sebagai dampak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpusat dan tidak merata pada masa lalu ternyata hanya mengutamakan petumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini mengakibatkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan pemerintahan yang birokratis dan cenderung korup, tidak demokratis, krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkelanjutan serta krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut menjadi penyebab tumbunya krisis nasional yang berkepanjangan dan membahayakan kelangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Dengan digulirkannya kebijaksanaan Otonomi Daerah, banyak hal yang belum disiapkan secara matang mulai dari pembagian kewenangan pusat dan daerah, hubungan kerjasama antar kabupaten/kota, kesiapan pendanaan hingga soal pembagian otoritas eksekutif dan legislatif yang belum jelas batas kewenangannya. Berbeda dengan harapan semula dimana Otonomi Daerah dapat menjadi solusi untuk mengatasi tekanan ketidakadilan, mempercepat laju pertumbuhan daerah dan tuntutan demokrasi. Kini yang terjadi adalah otonomi daerah melahirkan sejumlah kecemasan, respon terlalnu dinamis bagi daerah. Jika awalnya melalui out dan penguatan desentralisasi, Pemda diharapkan memiliki kemampuan mengatur otonomi secara optimal tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, memiliki kemampuan melakukan terobosan perubahan inovatif kearah kemajuan serta memiliki sumber pendapatan atau kewenangan yang memadai untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan layanan pada masyarakat secara riio menjadi kebutuhannya. Yang terjadi adalah pengalihan persoalan pusat ke daerah, stagnasi dalam proses perencanaan program, dan jumlah daerah yang betul-betul siap secara swakarsa dapat dihitung.
Apakah kebijakan Otonomi Daerah dapat direspon daerah secara maksimal? Selama ini, beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar cenderung menyambut positif dan antusias terhadap berlakunya kebijaksanaan Otonomi Daerah. Namun, sebagian besar daerah relatif gamang. Dalam kebijaksanaan Otonomi Daerah, kemandirian daerah dituntut maksimal, tetapi di saat yang sama kemampuan daerah belum mampu membiayai diri sendiri. Hal ini menjadikan kendala bagi pelaksanaan Otonomi Daerah karena beberapa daerah tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hanya ada beberapa daerah yang PAD nya mencapai 50% APBDnya. Sehingga masih sangat besar ketergantungannya pada pusat melalui dana perimbangan pusat dan daerah yang berupa bagian dari PBB, bea prolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Kendala pelaksanaan Otonomi Daerah juga berasal dari daerah dan masyarakat sendiri, yaitu adanya ketidakpastian institusional baik infrastruktur politik, ekonomi, hukum, politik serta berbagai pendukungnya yang belum menunjukkan kinerja yang baik sesuai kebijaksanaan otonomi daerah. Secara obyektif sebetulnya pusat setengah hati dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Departemen pusat yang selama ini menerima dana melimpah dari daerah tak mudah menerima Peraturan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Secara teoritis, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 merupakan terobosan baru dan upaya sangat strategis memotong dominasi pusat dan menyerahkannya ke pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan kepentingannya, kebutuhannya, aspirasinya dan persoalan masyarakat. Dengan kedua undang-undang tersebut diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih cepat direalisasikan dengan membangun mekanisme demokrasi dari bawah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa mengelola kepentingan dan kebutuhannya sendiri, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi sehingga ketergantungan terhadap pusat bisa dikurangi bahkan dihapuskan sama sekali.
Persoalannya adalah kedua undang-undang tersebut dalam prakteknya tak semudah yang dibayangkan. Karena keduanya membuthkan tahap-tahap sosialisasi yang serius ke berbagai pihak, memerlukan persiapan yang benar-benar matang, ada peraturan perundang-undangan yang harus diubah, kesiapan tenaga pelaksana, kesediaan dan kesiapan mengubah perilaku, cara berpikir, sikap birokratis dan lain-lain.
Share this article :
 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. sujito4um - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger